JAKARTA –PEMDA DOGIYAI ,Id.Dalam upaya serius mengatasi backlog (kekurangan) rumah layak huni di wilayah pedalaman Papua,Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Dogiyai, Daniel Boma, S.Pd., memimpin rombongan untuk melakukan audensi koordinasi serta menyerahkan usulan program strategis kepada Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Permukiman RI, pada Senin, 25 Mei 2026.
Rombongan Kepala dinas Perumahan dan pemukiman dogiyai diterima langsung oleh Kasubdit Wilayah III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Pedesaan, Julian F. Nainggolan, S.E., M.B.A., di kantor kementerian Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis Perkim Dogiyai menyampaikan tiga poin usulan krusial yang mendesak untuk direalisasikan:
• Rumah Khusus: Diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan di daerah terpencil yang belum memiliki hunian layak.
• Rumah Dinas PNS: Untuk menyediakan tempat tinggal yang memadai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kesehatan, dan guru yang bertugas di distrik-distrik pedalaman Dogiyai. Hal ini bertujuan meningkatkan motivasi kerja dan kenyamanan pelayanan publik.
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): Program bedah rumah bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni, agar dapat diperbaiki secara mandiri dengan bantuan dana stimulan dari pemerintah.
Bapak Daniel Boma menekankan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Dogiyai masih sangat tinggi akibat keterbatasan akses material dan geografis.
“Kami berharap usulan Rumah Khusus, Rumah Dinas PNS, dan BSPS yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Realisasi program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aparatur pemerintah agar dapat melayani rakyat dengan lebih baik,” ujar Daniel Boma.
Beliau menambahkan bahwa keberadaan rumah dinas yang layak akan mengurangi angka mutasi atau keluhan ASN yang bertugas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Selanjutnya,Pihak Kementerian PUPR, melalui Bapak Julian F. Nainggolan, menyambut baik inisiatif koordinasi yang dilakukan Pemkab Dogiyai. Beliau mengapresiasi langkah proaktif daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan.
“Kementerian akan mempelajari serta menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme, ketersediaan anggaran, dan ketentuan program yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci keberhasilan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dan terpencil,” tegas Julian.
Kementerian juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemerataan hunian layak dan sehat sebagai bagian dari hak dasar warga negara, khususnya di Provinsi Papua.
Audensi ini berakhir dengan semangat kolaborasi yang kuat, menandai babak baru kerjasama teknis antara Pemkab Dogiyai dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Dogiyai yang Sejahtera melalui Hunian yang Layak.
