NABIRE – PEMDA DOGIYAI,Id. Inspektorat Daerah Kabupaten Dogiyai menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) pada Sabtu, (22/11), di Rumah Makan Salera, Nabire, Papua Tengah. Sidang ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan setiap kerugian daerah ditangani secara profesional dan sesuai hukum.
Sidang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Dogiyai, Nomencen Agapa, S.STP, bersama sekretaris dan lima anggota majelis. Seluruh unsur tim menjalankan mandat untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan daerah.
Nomencen Agapa menegaskan bahwa MP-TPTGR adalah instrumen penting untuk mengejar stabilitas keuangan daerah yang selama ini terkendala lemahnya tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Ia menekankan bahwa setiap penyelesaian kerugian harus bersandar pada bukti sah dan perhitungan yang akurat.
“Tidak ada penyelesaian tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas,” tegas Nomencen dalam persidangan. Ia memastikan seluruh proses harus terbuka, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pemulihan kerugian daerah.
Sekretaris Inspektorat Dogiyai, Hans Anou, menyatakan bahwa sidang MP-TPTGR memperkuat disiplin pengelolaan anggaran di perangkat daerah. Menurutnya, setiap aparatur wajib berhati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Sidang berlangsung aman dan tertib dengan alur pemeriksaan yang ketat. Setiap perkara ditelaah melalui verifikasi dokumen dan klarifikasi pihak terkait sebelum majelis mengambil keputusan.
Sejauh ini, tindak lanjut temuan BPK RI tahun anggaran 2024 telah menghasilkan pengembalian kerugian daerah sebesar lebih dari Rp1,6 miliar. Pihak lain yang belum menyelesaikan kewajiban diberikan waktu tujuh bulan untuk mengembalikan kerugian secara bertahap melalui mekanisme cicilan.
Perwakilan Panitia TPKD, Jefriyanto Nadi, mengapresiasi koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sidang. Ia menyatakan bahwa kerja sama yang solid menjadi kunci tercapainya sidang yang efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Inspektorat menegaskan bahwa setiap kerugian negara harus dipulihkan tanpa kompromi. Sidang MP-TPTGR ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan publik.
